TV DIGITAL: Tender agar disetop

JAKARTA: Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta menghentikan rencana tender penyiaran televisi digital karena tender dan aturannya cacat hukum.

Anggota Tim Pakar Pendamping Revisi UU Penyiaran Paulus Widiyanto mengatakan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 95 Tahun 2012 disusun tanpa sepengetahuan DPR.

Kepmen yang ditandatangani Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada 6 Februari lalu itu mengatur peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

Tidak hanya itu, lanjut Paulus, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) tidak menuruti UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang saat ini direvisi DPR.

“Tujuh orang dalam tim pakar kami sepakat tender ditunda atau dibatalkan. Aturan tentang tv digital harus lebih dulu diatur dalam UU Penyiaran," ujarnya di Jakarta, Minggu, (26/2).

"Kalau kondisinya seperti ini, saya nilai ada tindakan korupsi dan manipulasi yang dilakukan Kemkominfo karena mengkorup aturan yang tidak diperintah aturan di atasnya.”

Serupa Paulus, anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menegaskan tender yang direncanakan berlangsung 6 April itu harus dihentikan. Sebab, Komisi I DPR tidak pernah diberitahu Kemkominfo tentang rencana membuat aturan tv digital. Apalagi, aturan itu bertentangan dengan semangat UU Penyiaran.

"Tahapan selanjutnya tender harus dihentikan karena, salah satunya, bisa berimplikasi terhadap budget APBN. Bisa saja terjadi ada pengeluaran pemerintah yang perlu diatur agar publik terjamin dalam mengakses penyiaran digital setelah berlaku analog switch-off,” katanya.

Digelarnya tender harus menunggu revisi UU Penyiaran rampung. Menurut Paulus, dalam revisi UU Penyiaran dapat ditampung aturan mengenai tv digital.

Mulai dari definisi LP3S dan LP3M, cara memperoleh izin multipleksing, masa berlaku izin siaran multipleksing, lokasi siaran dan pihak yang mengevaluasi siaran di setiap lokasi, serta kemungkinan izin dipindahtangankan.

“Kalau ini tidak diatur, bisa saja masa pegang izin LP3M lebih lama dari penyiaran tv dan radio,” ujar Paulus. (Bsi)
Back To Top